08119322626/27   gapmmi@cbn.net.id  

×

Member Gathering GAPMMI Perpajakan dan Pemutakhiran Regulasi Teknis & Publik di Industri Pangan Olahan 25 & 26 Agustus 2021

Member Gathering GAPMMI Perpajakan dan Pemutakhiran Regulasi Teknis & Publik di Industri Pangan Olahan 25 & 26 Agustus 2021

Pemerintah telah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mempermudah iklim usaha dan investasi di Indonesia. Berbagai peraturan pemerintah kemudian diterbitkan untuk mengatur tatanan usaha di berbagai sektor, sebagai penjabaran undang-undang tersebut serta upaya untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor perpajakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam berbagai perlakuan perpajakan, yakni bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lebih lanjut, peraturan ini diatur melalui peraturan teknisnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021. Dengan peraturan pemerintah ini, Indonesia telah memasuki era baru perpajakan.

APBN sebagai perangkat countercyclical sejak awal pandemi terus berupaya untuk mengendalikan kondisi ini dan mendorong pemulihan ekonomi secara bertahap. Pemerintah melalui instrumen APBN akan terus melindungi masyarakat rentan serta kelangsungan dunia usaha. Pemerintah sangat responsif dalam mengahadapi pandemi. Hal ini terlihat dari beberapa insentif yang dikeluarkan mulai tahun 2020, sedangkan tahun 2021 diantaranya: PMK-9 (sektor eligible PPh 22 impor, PPh 25 dan Restitusi PPN bertambah) pajak Juni 2021; Insentif PPN DTP Rumah masa pajak Maret-Agustus (update diperpanjang hingga Desember 2021); Insentif Pajak PPnBM DTP Kendaraan Bermotor masa pajak Maret-Desember 2021; dan Insentif Pajak PMK-102 atas sewa took/outlate masa Agustus-Oktober 2021 yang dibayar bulan Agustus – November 2021 diberikan fasilitas PPN DTP.

Penerimaan perpajakan tahun 2022 diproyeksikan tumbuh 9,5 %. APBN 2022 tetap menjadi instrumen penting dan menentukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, meneruskan reformasi dan melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19. Konsolidasi fiskal dan normalisasi APBN sesuai UU 2/2020 difokuskan untuk memulihkan kesehatan dan sustainabilitas fiskal, namun tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan model baru ekosistem pajak yang tidak hanya menitikberatkan pada kewajiban wajib pajak, melainkan juga pada hak-haknya.

Di masa pandemi ini, pajak menjadi aktualisasi gotong royong yang timbal balik: wajib pajak membayar apa yang menjadi kewajibannya dengan tetap berhak memanfaatkan berbagai insentif yang digelontorkan. Pemerintah mengelolanya untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Reformasi di setiap lini akan diakselerasi. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi mutlak diperlukan. Ekstensifikasi pajak dan cukai perlu dilakukan namun dengan analisis yang tepat dan hati-hati. Paradigma bekerja pemerintah akan lebih efektif dan efisien. Orientasi bergeser dari prosedural menjadi hasil. Wajib Pajak juga dituntut untuk adaptif dan responsif pada dinamika kebijakan. Hal itu disampaikan Yustinus Prastowo, staf Ahli Menkeu Bidang Komunikasi Strategis dalam Member Gathering Perpajakan GAPMMI 25 Agustus 2021 lalu. Sedangkan I Wayan Sudiarta menyampaikan bahgaimana tata kelola perpajakan yang baik dan benar di era reformasi perpajakan melalui Tax Management dan Smart Tax Palnning.

Selain itu GAPMMI juga menyelenggarakan Member Gathering 26 Agustus 2021 guna melakukan pemutakhiran regulasi teknis dan kebijakan publik di industri pangan olahan. Dalam sambutannya, Adhi Lukman selaku Ketua Umum menyampaikan bahwa GAPMMI akan terus memperjuangkan aspirasi anggota kepada pemerintah guna mendukung keberlangsungan usaha industri pangan di Indonesia. WKU Bidang Regulasi Teknis Roch. Ratri Wandansari dan tim menyampaikan pemutakhiran informasi mengenai: SNI Biskuit, SNI Pati Jagung, Penyusunan SNI 2021, PerBPOM 20/2021: Label Pangan Olahan, Revisi Perbpom 22/2019: Informasi Nilai Gizi, Rancangan Perbpom tentang Penambahan Zat Gizi dan Non Gizi, Revisi Perbpom 13/2016 Klaim Pangan Olahan, Revisi Perbpom 20/2019 Kemasan Pangan,  Revisi Perbpom ING 16/2020 ING untuk Usaha Mikro Kecil, Revisi Perbpom BTP, Revisi Perbpom Logam Berat, Rancangan Perbpom Pangan Olahan tentang Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis dan Pelarangan Penggunaan Produk Partially hydrogenated Oil  (PHO) dan eleminasi asam lemak trans industrial.

Sedangkan WKU Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Rachmat Hidayat menyampaikan informasi mengenai: Remote Audit SNI, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Halal, Pajak & Cukai, ODOL dan Neraca Komoditas. Member Gathering Perpajakan GAPMMI didukung Kementerian Keuangan dan Enforce A. Sedangkan Member Gathering Regulasi Teknis dan Kebijakan Publik didukung oleh Krista Exhibitions.