08119322626/27   gapmmi@cbn.net.id  

×

Fasilitas untuk Importir-Produsen AEO dan MITA Kepabeanan

Fasilitas untuk Importir-Produsen AEO dan MITA Kepabeanan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan   (Permendag)   Nomor   36   Tahun   2023 tentang   Kebijakan   dan   Pengaturan   Impor. Permendag tersebut ditetapkan pada 11 Desember 2023 dan akan mulai berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkannya atau 10 Maret 2024. Pokok pengaturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 diantaranya adalah penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post-border ke border dan relaksasi atau kemudahan impor  barang  kiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI). 

Selain  itu,  Permendag  Nomor  36  Tahun  2023 juga mengatur fasilitas impor bahan baku bagi industri pemegang angka pengenal importir-produsen status Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Mendag Zulkifli Hasan juga mengungkapkan, komoditas yang pengawasan impornya dikembalikan dari post-border ke border antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi, serta kosmetik dan obat tradisional dengan tujuan untuk menertibkan impor barang. Secara  umum,  dalam  masa  transisi pemberlakuan Permendag ini, Mendag  Zulkifli  Hasan mengimbau agar para importir membuat perencanaan yang baik dalam melakukan impor. 

Direktur  Impor  Kemendag  Arif  Sulistiyo mengatakan,  salah  satu  hal  yang  menjadi  latar  belakang disusunnya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 adalah arahan Presiden Joko Widodo untuk pengetatan impor barang konsumsi dan produk jadi karena bersinggungan dengan industri sejenis di dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)dalam negeri. Selain dengan perubahan pengawasan dari post-border ke border, pengetatan juga  dilakukan  melalui pelarangan  dan  pembatasan  (lartas) impor dari yang semula dipersyaratkan Laporan Surveyor (LS) ke persyaratan berupa Persetujuan Impor (PI) dan LS.

Di samping itu, Arif menyampaikan, Kemendag juga mendengarkan aspirasi pelaku usaha. Permendag Nomor 36 Tahun 2023 disusun berdasarkan usulan kementerian dan lembaga pembina sektor terkait serta  asosiasi  pelaku  usaha.  Salah satu  usulan  disampaikan  Asosiasi  Perusahaan  Jalur  Prioritas  (APJP) terkait  pengecualian  lartas  bagi  perusahaan  penerima  fasilitas  AEO dan  MITA  Kepabeanan. APJP  menyampaikan agar kebijakan  pengecualian  yang  telah tertuang  dalam Permendag  terdahulu  tetap  dipertahankan.  

Begitu  juga agar  diberikan  pengecualian impor untuk komoditas yang baru diatur seperti bahan baku plastik dan plastik hilir. “APJP juga menyampaikan bahwa barang  yang diimpor oleh perusahaan AEO dan MITA ini berupa bahan baku, sehingga  pengenaan  lartas  ini  tentu  akan  berpengaruh  terhadap  kepastian  penyediaan bahan baku produksi industri dalam negeri,” kata Arif. AEO adalah operator ekonomi yang terlibat dalam pergerakan barang dalam rantai pasok (supply chain) secara  internasional.  AEO dapat terlibat dalam fungsi apapun yang telah mendapat pengakuan oleh atau atas nama administrasi pabean nasional karena telah memenuhi standar Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) atau standar keamanan rantai pasokan. 

Sementara itu, MITA Kepabeanan merupakan importir atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus oleh Bea dan Cukai karena memiliki reputasi yang baik dengan  kriteria-kriteria  tertentu. Status sebuah perusahaan sebagai AEO atau MITA Kepabeanan ditetapkan Kementerian Keuangan. Arif pun menjelaskan, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 memberikan kemudahan impor bahan baku bagi industri pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) yang telah memperoleh pengakuan sebagai AEO dan penetapan sebagai MITA dari Kemenkeu. Terdapat fasilitas berupa pengecualian lartas yaitu  komoditas  besi  atau  baja  mendapat  pengecualian  dari  lartas  LS,  komoditas  kaca  lembaran mendapat  pengecualian  dari  lartas  LS,  kelompok  komoditas  tekstil  dan  produk  tekstil  mendapat pengecualian  dari  lartas  PI  dan  LS,  kelompok  komoditas  bahan  baku  plastik  mendapat  pengecualian dari lartas PI dan LS, serta kelompok komoditas plastik hilir mendapat pengecualian dari lartas LS. “Pemberian fasilitas pengecualian impor  untuk komoditas besi dan baja, kaca lembaran, serta tekstil dan produk tekstil bagi AEO dan MITA Kepabeanan bukan merupakan kebijakan dan pengaturan baru, karena telah diatur dalam Permendag bidang impor sebelumnya,” ungkap Arif.

Pemberian  fasilitas pengecualian  lartas bagi pelaku  usaha  yang  mendapatkan fasilitas  AEO dan MITA Kepabeanan untuk lima komoditas tersebut telah dibahas  dan  diputuskan  dalam Rapat Koordinasi Teknis di Kantor Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian  yang  dihadiri  kementerian dan lembaga pembina sektor terkait. Arif menekankan, fasilitas pengecualian impor bagi lima komoditas tersebut tidak diperuntukkan bagi pebisnis besar. Fasilitas ini hanya diberikan kepada industri dengan status AEO dan MITA Kepabeanan yang mengimpor barang sebagai bahan baku dan menghasilkan produk jadi yang berorientasi ekspor. Bahan baku yang diimpor tersebut hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya dan tidak boleh diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dapat diunduh melalui tautan https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/2931/1. Sosialisasi dapat disaksikan kembali melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=8bWCfPdQDaw