Satu Suara, Berbagai Asosiasi Industri Hilir Nyatakan Sikap Atas Ancaman Biaya Bahan Baku Plastik
Rencana penerapan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap bahan baku plastik memicu kekhawatiran besar bagi industri hilir nasional. Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Industri Elektronik (GABEL), Daniel Suhardiman, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat melumpuhkan daya saing manufaktur Indonesia karena harga bahan baku lokal akan melonjak jauh di atas harga pasar global. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas produksi domestik yang belum mampu memenuhi spesifikasi teknis industri hilir, sehingga kebijakan ini justru berisiko memicu banjirnya impor barang jadi yang lebih murah.
Berbagai pimpinan asosiasi menekankan pentingnya perlindungan ekosistem industri yang menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ketua Umum Federasi Pengemasan Indonesia (IPF), Henky Wibawa, serta Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Christine Halim, menyoroti bahwa kenaikan biaya bahan baku akan berdampak sistemik pada industri kemasan dan daur ulang. Selain itu, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, juga menyuarakan kekhawatiran yang sama terkait dampak inflasi pada produk pangan akibat mahalnya biaya kemasan plastik di dalam negeri.
Menanggapi gejolak ini, pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi kembali rencana tersebut. Pemerintah berjanji akan menggunakan instrumen Interim Regulatory Impact Assessment (IRIA) dan berdialog intensif dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan industri kecil dan menengah. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang seimbang demi menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah potensi kerugian nasional yang diprediksi mencapai Rp10 triliun.
.jpeg)
